|
TAPAKMAYA JARINGAN BAILEO MALUKU Perbaharuan terakhir: 30 Juli 2004 |
|
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MALUKU Apa saja yang dijelaskan oleh angka-angka statistik?
Empat tahun terakhir, sejak kerusuhan besar 1999, berita tentang manusia Maluku adalah jumlah korban kekerasan dan pengungsi. Tetapi, bagaimana sesungguhnya keadaan umum penduduk propinsi ini? Berikut adalah rangkuman data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) di Maluku (warna tebal merah ), dibandingkan dengan beberapa Propinsi lain di Indonesia (sengaja dipilih peringkat 3 teratas dan 3 terbawah saja, sebagai bahan perbandingan). Semua data disarikan darin Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (Indonesian Human Development Report) 2001 oleh Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Development Programmes, UNDP), Towards A New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia; Jakarta: 2002. |
|
TAN JO HANN |
TAN JO HANN |
TAN JO HANN |
|
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA |
Nilai indeks Maluku adalah 67,2; diatas rata-rata INDONESIA 64,3; menduduki peringkat-5 nasional dari 26 Propinsi yang ada saat itu.
Khusus untuk Maluku sendiri, daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah
Kota Ambon
(nilai indeks 73,0; peringkat-3 nasional, tetapi mengalami penurunan -1,7 antara tahun 1996-1999). Terendah adalah
Maluku Tenggara
(indeks 64,7; peringkat-132 dari 294 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dan mengalami penurunan -2,6 antara tahun 1996-1999).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDEKS KEMISKINAN PENDUDUK |
Tetapi, Maluku merupakan propinsi ke-14 termiskin penduduknya di Indonesia; menduduki peringkat-12 dengan nilai indeks 24,7; berada di bawah rata-rata nasional INDONESIA 25,2.
Khusus untuk Maluku, daerah dengan Indeks Kemiskinan Penduduk tertinggi atau daerah termiskin adalah
Maluku Utara
(indeks 31,8; peringkat-67 nasional); kemudian
Maluku Tengah
(indeks 25,4; peringkat-158); dan
Maluku Tenggara
(indeks 24,5; peringkat-176).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDEKS PEMBANGUNAN PEREMPUAN |
Meskipun demikian, ternyata Maluku merupakan salah satu propinsi di Indonesia dimana keadaan umum kaum perempuannya cukup baik. Dengan proporsi penduduk perempuan persis separuh (50%) dari total penduduknya, Indeks Pengembangan Perempuan daerah ini mencatat nilai 61,0 (di atas rata-rata nasional 55,9) dan menduduki peringkat-4 nasional (setelah Jogyakarta, Jakarta, dan Sumatera Utara).
Khusus untuk Maluku,
Kota Ambon
sempat menduduki peringkat-1 nasional dalam Indeks Pengembangan Perempuan, dengan nilai 69,8. Yang terendah adalah
Maluku Utara
(indeks 56,7; peringkat-136 dari 294 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia); kemudian
Halmahera Tengah
(indeks 57,8; peringkat-115);
Maluku Tenggara
(indeks 57,9; peringkat 111); dan
Maluku Tengah
(indeks 60,9; peringkat-51).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INDEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
Sementara dalam Indeks Pemberdayaan Perempuan, Maluku mencatat nilai 52,7 (diatas rata-rata nasional 49,5) dan menduduki peringkat-5 (setelah Jogyakarta, Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur).
Khusus untuk Maluku, dari segi pemberdayaan perempuan,
Kota Ambon
tetap yang tertinggi (indeks 57,4; peringkat-10 nasional); kemudian
Maluku Utara
(indeks 52,1; peringkat-47);
Maluku Tengah
(indeks 46,8; peringkat-126);
Halmahera Tengah
(indeks 42,1; peringkat-215); dan terendah adalah
Maluku Tenggara
(indeks 41,6; peringkat 220).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH, PENGANGGURAN & KEMISKINAN |
Secara umum, propinsi ini mengalami kemerosotan yang cukup berarti. Data berikut
memperlihatkan keadaan umum di seluruh Maluku tahun 1998-1999. Belum ada data terbaru sesudah tahun 1998. Tetapi, hampir bisa dipastikan bahwa keadaannya jelas jauh lebih menurun lagi, terutama karena sejak kerusuhan besar 1999, perekonomian Maluku nyaris tak terurus, banyak prasarana dan sarana perekonomian hancur, kelancaran perhubungan antar pulau dan telekomunikasi semakin sulit, dan beban penanggulangan korban kerusuhan dan pengungsi sangat besar.
|
|
|
|